Jumat, 02 Oktober 2009

Perajin Batik Butuh Perhatian Pemerintah


Perajin batik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terutama perajin batik tulis dan cap membutuhkan perhatian pemerintah khususnya permodalan yang selama ini menjadi kendala pengembangan usaha.

"Hal ini penting dilakukan untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan usaha perajin batik di tengah serbuan tekstil bermotif batik," kata pakar batik dari Yogyakarta, Sri Soedewi Syamsi di Yogyakarta, Jumat.

Ia mengatakan, sebenarnya, jumlah perajin batik cukup banyak, tetapi karena kekurangan modal usaha mereka beralih ke profesi lain untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut dia, perajin batik tersebut akan tetap bertahan menjalankan profesinya sebagai perajin batik apabila ada modal yang mendukung, karena itu pemerintah dituntut memberikan perhatian khusus untuk pengembangan industri batik.

Ia menyatakan selain membantu modal usaha, perhatian pemerintah untuk mengembangkan usaha batik juga dapat diwujudkan dengan memberikan kemudahan di bidang pemasaran.

"Kalau pemerintah memberikan kemudahan dalam pemasaran, para perajin batik akan dapat hidup dengan layak sehingga tidak lagi beralih ke profesi lain," katanya.

Ketua Paguyuban Sekar Jagad, Larasati Suliantoro menyatakan hampir seratus persen perajin batik yang ada di Yogyakarta sudah beralih profesi.

Menanggapi ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia, pengusaha batik, Suryadi Suryadinata, menyatakan kebanggaannya karena batik mendapat pengakuan Badan PBB yang membidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO). UNESCO pada 2 Oktober 2009 mengukuhkan batik sebagai warisan budaya dunia.

"Pengakuan UNESCO tersebut secara formal sudah cukup, tetapi juga harus diikuti oleh masyarakat untuk tetap memakai batik agar batik tetap lestari," katanya.

Meski demikian, kata pengusaha batik yang memiliki toko batik di kawasan Malioboro ini, para perajin harus terus berinovasi terhadap produknya sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

"Batik sekarang sudah menjadi bagian dari model busana sehingga inovasi itu harus tetap dikembangkan, apalagi sekarang banyak anak muda yang menggemari batik," katanya.

Ia merasa tidak tersaingi dengan tekstil motif batik yang menyerbu pasaran. "Konsumen memiliki selera masing-masing. Jika seseorang sudah mengenal batik tulis atau cap, maka dia tidak akan membeli batik `printing`," katanya.

sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20091002/tpl-perajin-batik-butuh-perhatian-pemeri-cc08abe.html

Kamis, 01 Oktober 2009

Giliran Gempa 7,0 SR Guncang Bengkulu dan Jambi


Gempa berkekuatan 7,0 SR kembali mengguncang wilayah Sumatera. Kali ini pusat gempa dekat Bengkulu dan Jambi.

Gempa tersebut terjadi Kamis (1/10) pukul 08.52 dan berpusat 46 km tenggara Sungaipenuh, Jambi, atau 54 km Mukomuko, Bengkulu. Pusat gempa tepatnya di koordinat 2,44 Lintang Selatan dan 101,59 Bujur Timur.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Pusatnya di darat pada kedalaman 10 kilometer.

sumber : http://regional.kompas.com/read/xml/2009/10/01/09185067/Giliran.Gempa.7.0.SR.Guncang.Bengkulu.dan.Jambi

Senin, 28 September 2009

Antasari Mengaku Diminta Polisi Laporkan Pimpinan KPK


Antasari Azhar akhirnya buka mulut. Dia mengaku pembuatan testimoni dan pelaporan pimpinan KPK atas dugaan suap kasus Anggoro Widjojo dilakukan atas desakan pihak kepolisian.

"Mereka (penyidik) meminta pertemuan Pak Antasari dengan Anggoro dipertegas dengan membuat pernyataan. Kemudian diminta oleh penyidik untuk membuat laporan, alasannya untuk kelengkapan administrasi," jelas pengacara Antasari, Ari Yusuf Amir, di Jakarta, Minggu (27/9/2009).

Laporan dilakukan pada Juli 2009. "Laporan Pak Antasari dibuat pertama kali terkait isu suap, lalu beberapa waktu kemudian, penyidik meminta menambahkan pasal penyalahgunaan wewenang," jelas Ari.

Ari menjelaskan, Antasari awalnya berpikiran ada unsur penyalahgunaan wewenang terkait dengan suap. "Pak Antasari tidak tahu menahu soal pencabutan pencekalan," terangnya.

Ari menolak disebut bila ada deal tertentu yang dijanjikan penyidik dari kepolisian saat meminta Antasari menulis testimoni dan melaporkan teman-temannya di KPK ke polisi.

"Sama sekali tidak ada yang menguntungkan, Anda tahu bagaimana kondisi di tahanan. Pak Antasari tidak berniat melaporkan teman-temannya," tutupnya.

Dalam jumpa pers Jumat lalu, Kapolri Jenderal BHD menyatakan, pihaknya menyidik Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atas laporan Antasari, jadi bukan berdasar testimoni belaka.

sumber : http://id.news.yahoo.com/dtik/20090927/tpl-antasari-mengaku-diminta-polisi-lapo-51911aa.html

Jumat, 11 September 2009

RI Sesalkan Aksi "Sweeping"


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyampaikan pesan yang jelas kepada Pemerintah Malaysia agar pemerintah negeri jiran itu memahami sensitivitas sejumlah isu yang dapat mengganggu hubungan baik Indonesia-Malaysia.

Meskipun tidak selalu menyangkut persoalan prinsip, isu sensitif berpotensi membangkitkan sentimen negatif masyarakat.

Presiden Yudhoyono menekankan hal itu ketika menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9).

”Menteri Luar Negeri agar menyampaikan pesan yang jelas kepada Pemerintah Malaysia untuk betul-betul mengetahui sensitivitas terhadap isu-isu tertentu supaya tidak ada reaksi yang berlebihan. Biasanya, kita bereaksi terhadap sesuatu yang menurut kita tidak semestinya itu terjadi. Saya kira perlu disampaikan pesan yang terang dengan bahasa yang baik, tetapi juga tegas, bahwa ini demi menjaga hubungan baik kita, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia,” ujarnya.

Menurut Presiden, sejumlah isu, antara lain penggunaan tari pendet dari Bali dalam iklan pariwisata Malaysia serta klaim terhadap beberapa produk budaya Indonesia, sebenarnya bukan tergolong persoalan prinsip, melainkan sensitif. Persoalan yang dinilai prinsip antara lain masalah batas negara, karena hal ini menyangkut kedaulatan bangsa.

Soal ”sweeping”

Terkait sejumlah isu sensitif, Presiden juga meminta masyarakat tidak merespons dengan melakukan tindakan eksesif atau berlebihan, apalagi melawan hukum, misalnya dengan melakukan sweeping terhadap warga negara Malaysia.

”Sweeping bukan langkah yang terbaik, tetapi justru memunculkan masalah baru. Pemerintah sebenarnya telah menjalankan tugasnya, kita melakukan protes, aksi diplomatik. Pemerintah bekerja, Eminent Person Group juga bekerja, jadi tidak perlu ada tindakan-tindakan yang berlebihan,” ujar Presiden.

Eminent Person Group dibentuk Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, ketika itu Abdullah Badawi, untuk mengelola, memelihara hubungan baik, serta mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kedua negara.

Terkait aksi sweeping warga Malaysia yang terjadi sekitar dua jam di sekitar Jalan Diponegoro itu, juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, membenarkan bahwa Dubes RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar, Rabu (9/9), telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Pada pertemuan itu, seperti juga dilaporkan Bernama, Menlu Malaysia Anifah Anam menyampaikan posisi Malaysia terkait beberapa isu yang membuat hubungan kedua negara agak tegang. Termasuk di antaranya aksi sweeping terhadap warga Malaysia di Jakarta, yang menurutnya bisa memicu konflik antara rakyat kedua negara.

Wajar bermasalah

Menyangkut hubungan kedua negara, Presiden Yudhoyono mengingatkan, karena Indonesia dan Malaysia bertetangga dekat, mitra utama, dan bangsa serumpun, wajar jika kerap muncul masalah.

”Kalau dengan negara di Eropa Barat atau Amerika Latin atau Afrika tidak pernah ada masalah, itu lebih karena jarang bertemu, jarang berinteraksi, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Presiden menuturkan, penyelesaian yang baik atas beragam permasalahan yang muncul dalam hubungan Indonesia-Malaysia juga amat diharapkan oleh 1,8 juta warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Malaysia untuk bekerja atau studi.

Menyangkut klaim Malaysia atas produk budaya Indonesia, Presiden mengatakan, pemerintah juga memperjuangkan melalui upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional. Dicontohkan Presiden, pada 2 Oktober nanti, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) akan menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.

Dua produk budaya yang sudah lebih dulu diakui UNESCO berasal dari Indonesia adalah wayang (2003) dan keris (2005).

”Ini cara yang paling baik. Pemerintah terus berupaya, setelah wayang, keris, dan sebentar lagi batik menjadi warisan budaya dunia asal Indonesia. Masih ada lagi angklung, sasando, dan sebagainya. Rakyat harus memahami bahwa pemerintah juga terus bekerja untuk itu,” kata Presiden.

sumber : http://id.news.yahoo.com/kmps/20090911/twl-ri-sesalkan-aksi-sweeping-70701a2.html

Rabu, 09 September 2009

Gempa Terjadi Menerus karena Lempeng Cari Keseimbangan


Gempa berkali-kali melanda Indonesia belakangan ini dalam waktu yang relatif dekat. Berawal di Tasikmalaya, Yogyakarta, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Toli-Toli, dan disusul Bengkulu, dengan kekuatan bervariasi. Mengapa gempa sering mampir?

"Indonesia ini kan wiayah pertemuan tektonik besar yaitu tempat pertemuan lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik yang bertemu di Laut Banda. Tempat pertemuan antarlempeng di sekitar itu berpotensi melepaskan energi yang kita sebut sebagai gempa," ujar Kepala Balai Besar II BMKG yang membawahi Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan, Suhardjono, ketika berbincang dengan detikcom, Rabu (9/9/2009) pukul 09.00 WIB.

Suhardjono menuturkan, layaknya seperti bermain tarik tambang, maka jika salah satu tali putus maka yang lain akan mencari keseimbangan.

"Tempat pertemuan itu saling dorong-dorongan dan ketika terjadi pelepasan di satu lokasi, maka yang lain akan menuju ke keseimbangan yang baru dan akan bergerak terus sehingga berpengaruh ke pertemuan lempeng yang lain," jelasnya.

Pelepasan energi itu, lanjut Suhardjono, sebenarnya terjadi setiap hari. "Kalau secara alami, Tasikmalaya migrate ke titik lain, ke Yogya, Bengkulu, Aceh, dan lain-lain selama flat bergerak terus," ceritanya.

sumber : http://id.news.yahoo.com/dtik/20090909/tpl-gempa-terjadi-menerus-karena-lempeng-51911aa.html

Senin, 07 September 2009

Dampak Gempa Garut Paling Parah di Jabar


Kabupaten Garut menderita kerusakan paling parah dibandingkan kabupaten lainnya di Jawa Barat akibat dampak gempa yang terjadi Rabu lalu, Bupati Aceng H.M Fikri mengatakan.

Menurut data sementara, gempa berkekuatan 7.3 pada Skala Richter tersebut menewaskan sembilan orang dan mengakibatkan kerugian senilai lebih dari Rp1 triliun, ungkapnya kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Bambang Sudibyo di Garut, Minggu.

Dari sekurangnya 28.817 bangunan yang mengalami kerusakan, 2.925 diantaranya hancur, 6.911 rusak berat, 3.817 rusak sedang, serta 15.344 rusak ringan. Gempa tersebut juga menyebabkan 19 korban luka berat dan 120 luka ringan, katanya.

Selain itu 180 masjid rusak berat, 78 rusak sedang, 182 rusak ringan, dan 689 ruang kelas sekolah juga rusak, sehingga kerusakan tersebut menyebabkan kerugian Rp40,589 miliar.

Sebanyak 257 SD, SMP dan SMA rusak, yang meliputi 154 SD dengan 462 ruang kelas rusak berat, 46 SD dengan 94 ruang rusak sedang serta 43 SD dengan 86 ruang kelas rusak ringan. Disusul dua SMP dengan 14 ruang kelas rusak berat, dua SMP (10 ruang) rusak sedang dan dua SMP (2 ruang) rusak ringan, katanya.

Kemudian dua SMA (6 ruang) rusak berat, dua SMA(2 ruang) rusak sedang serta tiga SMA (15 ruang kelas) rusak ringan, ungkapnya.

Sementara itu, Mendiknas Bambang Sudibyo mengemukakan, akan segera melakukan verifikasi tingkat kerusakan tersebut, termasuk secepatnya mendatangkan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk meneliti bangunan yang nampak utuh, namun tak mustahil bisa membahayakan.

Pihaknya akan membantu merehabilitasi hanya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat, sedangkan kerusakan sedang dan ringan diharapkan bisa ditanggulangi gubernur dan bupati setempat, karena secara keseluruhan kondisi sarana pendidikan tersebut merupakan tanggungjawab bupati, ujar Menteri Sudibyo.

Menteri mengharapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) anak didik tidak terhambat dan dapat terus jalan, meski untuk sementara mereka harus menempati ruangan lain. Belajar merupakan hak azasi anak didik, katanya seusai menyerahkan bantuan peralatan sekolah seperti tas dan buku.

sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20090906/tpl-dampak-gempa-garut-paling-parah-di-j-cc08abe.html

Kamis, 03 September 2009

Korban Berjatuhan di Tangga Darurat




Gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter yang terjadi di Tasikmalaya turut mengguncang Ibu Kota. Ribuan warga panik. Bahkan sejumlah orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit.

Mereka yang dilarikan ke rumah sakit mayoritas adalah korban luka yang terjatuh saat menyelamatkan diri di tangga darurat gedung.

Seperti yang dialami sejumlah mahasiswa Perbanas. Sedikitnya delapan mahasiswa di kampus itu dilarikan ke Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) akibat terinjak-injak di tangga darurat kampus. "Kondisi sangat panik, semua rebutan untuk turun," kata Risang, 21, Wakil Presiden BEM Perbanas.

Ia berkisah, getaran hebat yang mengguncang gedung kampus di kawasan Kuningan itu membuat ratusan mahasiswa berhamburan ke tangga darurat untuk menyelamatkan diri. "Lantai lima bergetar. Banyak yang keinjek-injek. Buku dan spatu berjatuhan," ujarnya.

Vera, 20, mahasiswi Manajemen Perbanas, juga menyampaikan hal senada. Kepanikan membuat suasana tangga darurat mencekam. Ia pun dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita luka memar dan kram. "Semua berdesakan karena panik," ujarnya.

Sementara seorang pengusaha yang berkantor di Gedung Patra Jasa, Abdul Wahab, tewas setelah berhasil turun dari lantai 22. Pemilik perusahaan PT Onasis itu menderita serangan jantung setibanya di lokasi evakuasi.

Gempa yang terjadi pada pukul 14.55 itu berlokasi di 82,424 Lintang Selatan dan 107,32 Bujur Timur dengan kedalaman 30 kilometer. Letaknya sekitar 242 kilometer dari Jakarta. Gempa mengakibatkan sedikitnya 44 korban tewas di tanah air.

sumber : http://id.news.yahoo.com/viva/20090903/tid-korban-berjatuhan-di-tangga-darurat-bfaaf2f.html

Senin, 31 Agustus 2009

Investor Malaysia Pernah Akan Beli GWK


Taman Garuda Wisnu Kencana di Bukit Jimbaran yang merupakan salah satu ikon budaya kebanggaan Bali sempat akan dibeli oleh investor asal Malaysia. Ketika kekurangan dana tiga tahun lampau, Pemerintah Provinsi Bali membuka kesempatan investor untuk bekerja sama mengelola. Investor asal Malaysia ingin membeli sepenuhnya GWK senilai Rp 1,3 triliun. Namun keinginan investor Malaysia itu ditolak. Demikian diungkapkan Gubernur Bali Made Mengku Pastika di Denpasar, Ahad (30/8).

Sementara itu, sebuah perusahaan rekaman milik negara, Lokananta di Solo, Jawa Tengah, mensinyalir lagu kebangsaan Malaysia Negaraku mirip dengan karya seniman Indonesia berjudul Terang Bulan. Lagu tersebut direkam 1956 di RRI Jakarta atau setahun sebelum kemerdekaan Malaysia. Dalam catatan arsip Lokananta, tak tertulis jelas nama pencipta lagu. Lokananta juga tak bisa memastikan lagu itu telah diberikan Presiden Soekarno pada pemerintah Malaysia karena tak ada arsip terkait penyerahan tersebut. Selengkapnya, simak video berikut.

sumber : http://id.news.yahoo.com/lptn/20090830/tpl-investor-malaysia-pernah-akan-beli-g-9c562ac.html

Indonesia-Filipina Segera Bertemu Bahas Senjata Pindad




Indonesia dan Filipina akan segera melakukan pertemuan untuk membahas senjata Pindad. Persoalan yang sempat muncul terkait dugaan pengiriman senjata jenis SS1-V1 ilegal yang disangkakan Filipina pun akan dibahas.

"Baru saja diperoleh informasi dari KBRI Manila bahwa mereka akan bertemu pejabat pemerintah Filipina," kata juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Teuku Faizasyah saat dihubungi melalui telepon, Minggu (30/8/2009).

Pertemuan pun akan digelar secepatnya. "Rencananya minggu ini, khusus membahas masalah temuan senjata itu," jelas Faizasyah.

Pada Kamis 20 Agustus, petugas Bea dan Cukai Filipina menahan kapal Capt Ufuk. Di dalam kapal tersebut, aparat Filipina menemukan senjata 50 Pindad SS1-V1. Selain itu, kapal juga mengangkut sejumlah peralatan militer lainnya.

Jubir PT Pindad Timbul Sitompul menyatakan, senjata yang ditemukan di Filipina merupakan pesanan dari Mali dan pemerintah Filipina. Senjata-senjata itu berdokumen resmi. Sementara pihak Bea dan Cukai Indonesia mengaku hanya pengiriman senjata ke Mali saja yang memiliki dokumen.

sumber : http://id.news.yahoo.com/dtik/20090830/tpl-indonesia-filipina-segera-bertemu-ba-51911aa.html

Diancam Dibom Al-Qaeda, LP Bogor Diketatkan


Lembaga Pemasyarakatan kelas II Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, ditingkatkan pengamanannya. Kepala LP Paledang, Suwarso, mengatakan, penjagaan di LP Paledang diperketat menyusul ancaman bom yang dimuat di situs Al-Qaeda.

“Sebenarnya kami sudah memperketat penjagaan jauh-jauh hari sebelum ancaman tersebut muncul. Nah sekarang kami lebih perketat lagi. Apalagi sudah ada instruksi dari Kanwil Depkumham Jabar,” katanya, Minggu 23 Agustus 2009.

Penjagaan ketat di LP Paledang ini, berupa penggeledahan barang para tahanan dan tamu yang akan membesuk. Selain itu pemeriksaan terhadap tamu pembesuk dilakukan petugas lebih teliti lagi.

“Petugas keamanan telah kami briefing untuk memperketat penjagaan dan lebih teliti lagi dalam memeriksa tamu yang akan membesuk, termasuk barang bawaannya,” katanya.

Namun, menurut Suwarso, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya ancaman bom atau ditemukannya barang-barang yang mencurigakan. “Alhamdulillah di sini aman, tidak ada ancaman apa-apa. Kami puasa dengan tenang,” ujarnya.

sumber : http://id.news.yahoo.com/viva/20090830/tpl-diancam-dibom-al-qaeda-lp-bogor-dike-fa55e98.html

Jumat, 28 Agustus 2009

Ketika Pulau Bidadari Jatuh ke Tangan Asing




Kupang, (ANTARA) - Pulau Bidadari yang merupakan bagian dari gugusan pulau-pulau cantik menuju Taman Nasional Komodo (TNK) di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), namanya cukup populer sekitar tahun 2006.

Ketika itu, media massa memberitakan bahwa pulau berpasir putih dengan luas sekitar 30 hektare itu, sudah dibeli dan dikuasai oleh seorang warga negara Inggris bernama Ernest Lewan Dawsky.

Pulau tersebut dibeli dari Haji Machmud, seorang penduduk Labuanbajo di Kabupaten Manggarai Barat dengan harga sekitar Rp495 juta.

Setelah pulau itu dikuasai dan dikelola menjadi sebuah objek wisata yang memikat wisatawan, penduduk asli Labuanbajo pun dilarang masuk ke pulau tersebut dan melarang para nelayan mencari ikan di sekitar Pulau Bidadari.

Ketika mencuatnya kabar penjualan pulau ke tangan orang asing itu, Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang (saat itu), Kol Inf APJ Noch Bola, menginstruksikan para prajurit TNI-AD di Kodim Manggarai untuk menancapkan Bendera Merah Putih di atas pulau itu.

Ernest Lewan Dawsky sempat menolak prajurit TNI yang mau menancapkan Bendera Merah Putih pada saat itu, namun para prajurit tetap bersikeras masuk dengan alasan bahwa Bidadari merupakan bagian dari kepulauan nusantara yang tak terpisahkan dari NKRI.

Setelah Bendera Merah Putih berhasil ditancapkan, aparat keamanan dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) Manggarai Barat langsung ditempatkan di pulau itu untuk mengawasi setiap aktivitas warga negara asing yang masuk ke Bidadari.

Menurut Ernest, dia diberi kuasa oleh pemerintah daerah setempat untuk mengelola Pulau Bidadari. Di pulau yang tidak terlalu luas itu sudah dibangun beberapa villa dan dilengkapi fasilitas parabola serta mesin pengubah air laut menjadi air tawar.

Ia mengaku bahwa lahan di atas pulau itu sudah dibeli dari seorang penduduk Labuanbajo bernama Haji Machmud yang mengklaim sebagai pemilih lahan di atas pulau tersebut.

Proses jual beli Pulau Bidadari ini dilakukan dalam dua tahap. Awalnya tanah seluas 30 hektare dijual oleh Haji Machmud pada Juni 2000 dengan Rp495 juta, sedangkan penjualan kedua pada April 2002 dilakukan atas lahan seluas 15,4 hektare dengan harga Rp279 juta.

Bupati Manggarai (pada saat itu), Anthony Bagul Dagur telah mengeluarkan rekomendasi kepada Ernest Lewan Dosky sebagai Direktur PT Reefseekers Cathernest Lestary untuk melakukan konservasi pantai sekaligus memberikan izin lokasi untuk keperluan pembangunan resort.

Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) selama 30 tahun dan dalam surat itu tercantum Ernest baru akan meninggalkan Pulau Bidadari pada 24 September 2035.

Pulau Bidadari merupakan salah satu dari empat pulau yang indah di Flores Barat dan satu dari 26 pulau kecil yang dekat dengan Pulau Komodo. Selain Pulau Komodo, pulau besar lainnya adalah Pulau Rinca dan Pulau Padar.

Ketiga pulau ini masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) dengan 11 buah gunung/bukit yang ada serta dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Satalibo, sekitar 735 meter dari permukaan laut (dpl).

Daratan Pulau Bidadari ini dikelilingi oleh bukit, pohon dan pasir putih yang indah. Dengan pasir putih yang indah dan pantai yang tenang, maka Pulau Bidadari kerap juga disebut pulau pasir putih.

Ikan-ikan di pulau ini juga berciri khas tropikal. Pulau ini juga bagus untuk para penyuka olah raga `snorkling` atau `diving` (selam). Karena itulah, sangat disayangkan jika pulau yang berpotensi besar untuk pariwisata ini jatuh ke orang asing.

Ernest bersama isterinya, sampai sekarang masih tetap berstatus sebagai warga negara Inggris, namun aktivitasnya dalam mengembangkan usaha pariwisata di Pulau Bidadari masih tetap berjalan seperti biasa, karena dia mengantongi izin usaha dari pemerintah daerah.

Sejumlah pulau terluar di NTT seperti Menggudu di selatan Pulau Sumba bagian timur, Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao dan Pulau Batek Kabupaten Kupang, sempat dihuni oleh warga negara asing untuk kegiatan pariwisata, namun langkah itu berhasil dibendung setelah TNI menempatkan para prajuritnya di pulau-pulau tersebut.

Aktivitas nyata

Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Wilhelmus Wetan Soge mengatakan, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, sebenarnya menjadi sebuah pelajaran bagi Indonesia untuk menata pulau-pulau terluar dengan aktivitas nyata.

"Secara hukum, kedua pulau itu masuk dalam teritorial Indonesia, namun tidak ada bukti yang mendukungnya. Malaysia memiliki bukti hukum yang akurat, karena pulau tersebut dikelola menjadi objek wisata," katanya mencontohkan.

Menurut dia, konsep menjadikan pulau terluar sebagai serambi depan Indonesia di mata negara tetangga, harus diwujudkan dalam sebuah aktivitas nyata, bukan hanya sekadar dengan menanam bendera atau lampu mercusuar di pulau terluar itu.

Pulau-pulau terluar dari wilayah kepulauan Indonesia berpotensi dicaplok atau dijual kepada pihak asing, karena lemahnya sistem pengawasan negara terhadap pulau-pulau terluar yang disebut sebagai serambi depan Indonesia itu, katanya.

"Jika pulau terluar itu merupakan serambi depan rumah kita (Indonesia), harus ditata dan dikelola dengan baik sehingga ada aktivitas warga negara di pulau itu. Tidak bisa kita klaim dengan hanya menanam bendera atau memasang lampu mercusuar," katanya.

Menurut dia, masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar yang letaknya lebih dekat dengan negara tetangga seperti di wilayah utara Sulawesi dengan Filipina, lebih cenderung berorientasi ke Filipina karena mereka sudah lama membangun hubungan komunikasi dan dagang dengan masyarakat di negara itu.

"Jika persoalan ini tidak secepatnya diatasi, tidak tertutup kemungkinan banyak pulau kecil yang berada di luar wilayah kepulauan Indonesia, akan dijual kepada pihak asing atau memilih bergabung dengan negara lain akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat di wilayahnya masing-masing," katanya.

"Pulau Bidadari yang bukan masuk dalam kategori pulau terluar, dengan mudah jatuh ke tangan asing, bagaimana dengan pulau-pulau terluar yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah? Pulau itu, berpotensi untuk dijual atau dicaplok oleh negara tetangga seperti dalam sejumlah kasus belakangan ini," katanya.

sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20090827/tpl-ketika-pulau-bidadari-jatuh-ke-tanga-cc08abe.html

Kapolri: Jibril Mantan Anggota Alqaeda



Kepala Kepolisian RI, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, menyatakan Mohammad Jibril alias Ricky Ardhan merupakan mantan kelompok Alqaeda. Polisi pun akan mengumumkan proses penangkapan Jibril dalam waktu 7X24 jam.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menjawab pertanyaan wartawan usai buka puasa di Istana Negara, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2009. "Ya (dia bekas anggota Alqaeda). Tapi biarkan proses berjalan."

Kapolri berjanji akan segera memberitahu ke pihak keluarga terkait penangkapan Mohammad Jibril. Pengumuman disampaikan dalam waktu 7X24 jam. "Jadi tinggal enam hari lagi," ujarnya.

Polisi menetapkan Mohammad Jibril sebagai buruan kasus terorisme. Pemilik situs arrahmah.com itu diduga terlibat dalam aksi pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Mohammad Jibril diduga telah mendanai kegiatan teroris di Indonesia.

Sebelumnya, ayah Mohammad Jibril, Abu Jibril, menceritakan sempat memanggil pulang anaknya sesaat setelah ditetapkan sebagai buronan teroris. Namun sekitar 500 meter dari rumahnya, Mohammad Jibril diculik. "Begitu diculik, anak saya ditekan dengan dengkul, diborgol, kemudian dimasukkan ke Honda CRV silver bernomor ppolisi B 8190 CX."

Mohammad Jibril memiliki dua data tempat tanggal lahir. Pertama, di Banjarmasin, 3 Desember 1979 dan yang kedua di Lombok Timur, 28 mei 1989. Menurut Nanan, data tanggal lahir itu diperoleh dari keterangan pada passpor dan kependudukan.

sumber : http://id.news.yahoo.com/viva/20090827/tpl-kapolri-jibril-mantan-anggota-alqaed-fa55e98.html

Kamis, 27 Agustus 2009

Pemerintah Keok Lagi, Tommy Kuasai Uang 36 Juta Euro




Tommy Soeharto kembali mengalahkan pemerintah Indonesia dalam persidangan di Pengadilan Kerajaan Inggris atau Court at Buckingham Palace. Pengadilan tersebut menolak permohonan dari pemerintah Indonesia untuk bisa mengintervensi kasus pencairan uang sebesar 36 juta euro atau Rp 500 miliar lebih milik Tommy.

"Pemerintah kalah. Tapi secara teori bisa peninjauan kembali (PK)," kata Jaksa Pengacara Negara (JPN) Joseph Suardi Sabda saat dihubungi detikcom, Kamis
(27/8/2009).

Putusan tersebut, dikeluarkan 10 Juni yang lalu. Namun hingga saat ini Joseph mengaku belum menerima salinan resmi putusannya. "Saya belum terima," akunya.

Meski mengaku bisa PK, namun Joseph belum memastikan apakah langkah tersebut yang akan diambil. "Terserah Jaksa Agung. Saya kan hanya pelaku lapangan,"
tuturnya.

Kasus ini melibatkan Banque National de Paris (BNP) Paribas. Pemerintah Indonesia meminta agar uang 36 juta euro milik Garnet Investment, perusahaan
milik Tommy, yang disimpan di BNP dibekukan karena diduga merupakan hasil korupsi.

Permintaan Pemerintah Indonesia itu dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama di Inggris. Namun di tingkat banding pembekuan tersebut dicabut pada Januari
2009.

Selanjutnya pada tingkat kasasi di Pengadilan Kerajaan Inggris Tommy kembali menang. Itu artinya, pemerintah harus gigit jari karena tidak berhasil
membekukan uang Tommy.

sumber : http://id.news.yahoo.com/dtik/20090827/tpl-pemerintah-keok-lagi-tommy-kuasai-ua-51911aa.html

Indonesia Tidak untuk Diperjualbelikan


Terungkapnya penjualan sejumlah pulau di Indonesia memancing reaksi keras sejumlah pihak. Anggota Komisi Pertahanan Negara, Tjahjo Kumolo, meminta penjualan pulau tersebut harus segera dibatalkan.

"Apapun alasannya, tidak boleh ada sejengkal pun tanah di republik ini yang diperjualbelikan," tegas Tjahjo dalam pesan yang diterima oleh VIVAnews, Rabu 26 Agustus 2009.

Dalam situs privateislandsonline.com yang melayani jual beli pulau-pulau di berbagai belahan dunia, tercantum nama tiga pulau Indonesia yang terdaftar akan dijual, yaitu Pulau Macaroni, Pulau Siloinak, dan Pulau Kandui. Ketiganya terdata di bawah judul 'Islands for Sale in Indonesia'. Ketiga pulau tersebut masuk dalam gugusan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat.

Pulau Macaroni seluas 15 hektar ditawarkan dengan harga 4 juta Dollar AS, Pulau Siloinak seluas 24 hektar ditawarkan dengan harga 1,6 juta Dollar AS, dan Pulau Kandui seluas 26 hektar ditawarkan dengan harga 8 juta Dollar AS.

Ketiga pulau tersebut dipromosikan sebagai destinasi surfing (selancar) terkenal karena ombaknya yang terbaik di dunia. Keindahan ketiga pulau itu juga disebut sebagai kombinasi terbaik bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan bisnis sekaligus menikmati gaya hidup dalam satu waktu.

Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin penjualan pulau-pulau tersebut. "Bagaimana bisa dijual? Saya saja tidak pernah mengizinkan," ujar Gamawan. Ia menjelaskan lebih lanjut, tidak benar terdapat penjualan tiga pulau di gugusan Mentawai.

Menurut informasi yang ia peroleh dari Pemerintah Kabupaten Mentawai, pengelola Pulau Macaroni dan Kandui hanya menjual tempat peristirahatan yang ada di pulau tersebut, bukan menjual pulaunya. Ketika dilihat lebih rinci, penawaran di privateislandsonline.com memang secara spesifik menyebutkan penjualan Macaroni's Island Resort dan Kandui Island Resort.

Bagaimanapun, Gamawan mengakui bahwa Pulau Siloinak memang dalam tahap ditawarkan. "Tapi tentu tidak semudah itu, karena banyak aturan yang harus dilalui," tuturnya buru-buru menambahkan. Ia kembali menegaskan, secara hukum dirinya tidak pernah mengizinkan penjualan pulau karena hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang.

"Kalau benar ada iklan penjualan pulau Indonesia, maka Komisi I akan menentangnya dan meminta penjualan tersebut dibatalkan," kata Tjahjo yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP. Tjahjo menekankan, siapapun pihak yang telah membuat iklan penjualan pulau-pulau tersebut, akan mengalami tentangan keras dari DPR. Tjahjo menegaskan, apapun bentuk iklan tersebut, wilayah kesatuan Republik Indonesia jelas tidak untuk diperjualbelikan kepada pihak asing.

Situs privateislandsonline.com sendiri menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 18.000 pulau. Disebutkan pula bahwa Indonesia menyediakan pulau-pulau untuk disewakan. "Sangat sedikit properti di Asia yang tersedia bagi pihak asing, tapi tempat seperti Indonesia menyediakan penyewaan tanah," demikian tulis situs tersebut.

sumber : http://id.news.yahoo.com/viva/20090827/tpl-indonesia-tidak-untuk-diperjualbelik-fa55e98.html

Rabu, 26 Agustus 2009

Anak Krakatau Masih Siaga Level III




Serang (ANTARA) - Status Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda hingga saat ini masih dalam siaga level III, yang menunjukkaan keadaan berbahaya di kawasan itu dan terlarang bagi pendakian.

"Sampai saat ini Anak Krakatau tertutup untuk umum menyusul terjadi kegempaan dan letusan," kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Anton Tripambudi, saat dihubungi Selasa malam.

Menurut dia, intensitas kegempaan vulkanik dangkal, letusan, embusan, dan tremor Anak Krakatau hingga saat ini masih berlangsung setiap tiga sampai 15 menit.

Selama ini kondisi Anak Krakatau terus mengeluarkan "batuk-batuk" berupa lava pijar dan lontaran bebatuan krikil.

Lontaran bebatuan itu suhunya mencapai 1.000 derajat celcius.

Pengunjung dan nelayan hanya diberikan rekomendasi berada pada radius dua kilometer dari titik letusan.

"Saat ini Anak Krakatau masih status siaga," katanya.

Dia menjelaskan, sejak 6 Maret Anak Krakatau ditetapkan menjadi siaga level III, dan hingga kini status itu belum diturunkan.

Karena itu, pengunjung tidak diperbolehkan untuk mendekati atau melakukan pendakian.

Pusat Vulkanologi dan Migitasi Bencana Geologi Bandung, Jawa Barat, menyatakan, status Anak Krakatau belum dicabut menjadi waspada level II.

Apalagi, saat ini frekuensi kegempaan dan letusan mencapai ratusan.

Sepanjang Selasa, gempa Anak Krakatau mencapai 286 kali, terdiri atas vulkanik dangkal satu, vulkanik dalam satu kali, letusan 159 kali, tremor 14 kali, dan embusan sebanyak 72 kali.

Kondisi demikian membuat kawasan Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda sangat berbahaya, karena ancaman vulkanik berupa bebatuan krikil.

Oleh karena itu, pengawasa mengimbau pengunjung dan nelayan tidak mendekati kawasan Anak Krakatau tersebut.

"Hingga saat ini kami belum dapat memastikan kapan Anak Krakatau kembali normal," ujar Anton Tripambudi.

sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20090826/tid-anak-krakatau-masih-siaga-level-iii-f9ffe45.html

Densus 88 Geledah Kantor Arrahmah.com



Tim Detasemen Khusus 88 menggeledah kantor redaksi situs arrahmah.com. Polisi menyita sejumlah komputer dan dokumen dari dalam kantor redaksi itu.

Penggeledahan dilakukan di kantor arrahmah.com, di Sektor 5 Bintaro, Selasa 25 Agustus 2009. Penggeledahan dimulai sejak pukul 21.00. Selama penggeledahan, polisi memasang garis polisi di sekitar kantor redaksi.

Penggeledahan sendiri berlangsung sekitar dua jam. Usai menggeledah, polisi menyita sejumlah komputer dan dokumen dari dalam kantor redaksi.

Penggeledahan ini terkait dengan ditetapkannya salah satu redaktur arrahmah.com, Mohammad Jibril, sebagai buronan teroris. Dia diduga terlibat dalam aksi pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, termasuk mendanai kegiatan teroris.

Sebelumnya, media arrahmah.com melansir bahwa Mohammad Jibril hari ini sudah dibawa polisi. Mohammad Jibril sendiri diketahui sebagai salah satu pendiri arrahmah.com.

Mohammad Jibril memiliki dua data tempat tanggal lahir. Pertama, di Banjarmasin, 3 Desember 1979 dan yang kedua di Lombok Timur, 28 mei 1989. Menurut Nanan, data tanggal lahir itu diperoleh dari keterangan pada passpor dan kependudukan.

sumber : http://id.news.yahoo.com/viva/20090825/tpl-densus-88-geledah-kantor-arrahmah-co-fa55e98.html

Selasa, 25 Agustus 2009

Jakarta Kota Mal Terbesar di Dunia

VIVAnews - Pembangunan fisik di Jakarta tidak selalu mendapat tanggapan positif. Pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang, justru dituding sebagai salah satu penyebab dari kesemrawutan kota ini.

Tanggapan muncul dari pengamat tata ruang kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna. "Jakarta telah menjadi kota mal terbesar di dunia," kata Yayat di Jakarta, Senin 24 Agustus 2009.

Menurut dia, saat ini terdapat lebih dari 130 mal berdiri di Jakarta. "Jika ditambah dengan di lingkungan Bodetabek maka berjumlah 173 mal," ungkap dia. Mal atau pusat perbelanjaan itu tersebar di lima wilayah di Jakarta dengan luasan antara 20.000 meter persegi hingga 120.000 meter persegi. Yaitu di kawasan Mangga Dua, Bundaran HI, Blok M, Kelapa Gading, dan Senayan.

Munculnya puluhan mal itu, terang dia, berdampak pada mobilitas warga. "Hanya berputar di rumah, tempat kerja dan mal," kata dia. Selain itu, untuk keperluan harmonisasi sosial dan relaksasi, masyarakat Jakarta harus berhadapan dengan watak komersial dari sebuah kota metropolitan. "Jakarta hanya dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas," terang Yayat. Sedangkan masyarakat kelas bawah, lanjut dia, hampir mustahil untuk menikmatinya.

Akibatnya, Yayat memaparkan, Jakarta bukan lagi menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Berdasarkan survei Pricewaterhouse Cooper (PwC), pasar property di Jakarta, dikuasai para spekulan dan didominasi oleh ruang-ruang komersial untuk perbelanjaan dan perkantoran. Nilai ekonomi per-ha2 di wilayah Jakarta Pusat, Yayat mencontohkan, mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar sekitar 4 milyar per tahun.

"Penduduk lebih cenderung untuk tinggal di wilayah pinggiran, sedangkan wilayah pusat untuk mencari penghasilan (bekerja)," jelasnya.

Yayat juga mengatakan, hadirnya mal tersebut, dalam konteks ruang kota, telah menimbulkan benturan antara berbagai kelompok masyarakat yang berujung adanya gejala invasi dan penetrasi. "Hal ini menimbulkan persaingan,"ujarnya.

Sehingga, tutur dia, kawasan komersial yang ada terus melebar dan menggusur permukiman serta ruang terbuka hijau. Misalnya di Kawasan Kemang dan Tebet saat ini telah berubah menjadi kawasan yang ramai dengan kegiatan bisnis.

Implikasi dari merebaknya komersial adalah semakin berkurangnya ruang publik dan hampir tidak ditemukannya lagi taman-taman yang dapat digunakan untuk menciptakan harmonisasi sosial dan relaksasi.

Dari persoalan di atas, papar Yayat, diperlukan redistribusi peran dan fungsi kota Jakarta ke daerah sekitarnya. Juga diperlukan pengembangan pola kerjasama antar daerah yang lebih konkrit. "Tidak ada metropolitan jika tidak ada kerjasama antar daerah," jelasnya. Selain itu Jakarta jangan terlalu diberatkan dengan beban kepentingan yang melebihi daya dukungnya.

Untuk itu, pemerintah provinsi DKI diminta untuk melakukan audit atas kesesuaian antara izin yang diberikan dengan dengan pembangunan gedung yang ada serta menginformasikannya secara transparan. "Diperlukan pengedalian yang ketat terkait perizinan," ujarnya.

sumber : http://id.news.yahoo.com/viva/20090824/tid-jakarta-kota-mal-terbesar-di-dunia-bfaaf2f.html

Menteri Kebudayaan Malaysia akan Terima Protes Indonesia

Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri penerangan dan kebudayaan Malaysia Rais Yatim akan menerima nota protes dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia Jero Wacik melalui Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar.

"Kalian dengar sendiri Menteri Rais Yatim akan menerima nota protes dan minta saya menyampaikan ke beliau," kata Da`i Bachtiar kepada wartawan seusai bicara langsung dengan Rais Yatim melalui telepon genggamnya di Kuala Lumpur, Senin.

Kepada Dubes RI itu, Rais Yatim mengatakan belum mengetahui ada protes dan kemarahan rakyat Indonesia atas klaim tari pendet dalam iklan pariwisata Malaysia. Hingga kini, tak ada satu pun media massa Malaysia membuat berita tentang protes Indonesia soal tari pendet Bali.

"Utusan Menbudpar akan tiba di Kuala Lumpur malam ini dan akan menyerahkan (nota protes) kepada siapa saya juga tidak tahu. Apakah diserahkan ke menteri pariwisata atau menteri kebudayaan. Tapi sebaiknya diserahkan ke KBRI nanti kami sampaikan ke menterinya," katanya.

Berdasarkan penelusuran ANTARA ke Kementerian Pariwisata serta Kementerian Penerangan dan Kebudayaan, kedua kementerian itu tidak mengeluarkan serial dokumenter itu ke Discovery Channel.

Dipastikan penayangan itu merupakan bisnis langsung antara KRU Sdn Bhd dengan Discovery Channel dan tidak ada hubungannya dengan Kementerian Pariwisata serta Kementerian Penerangan dan Kebudayaan Malaysia.

sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20090824/tpl-menteri-kebudayaan-malaysia-akan-ter-cc08abe.html

MUI Pusat Dukung Fatwa Haram Mengemis

Liputan6.com, Jakarta: Sebuah peringatan bagi para pengemis diembuskan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengeluarkan fatwa haram mengemis. Tindakan meminta-minta itu dinilai sebagai hal yang dilarang agama karena dapat merendahkan pribadi seseorang. Fatwa ini pun didukung MUI Pusat. "Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Dalam pengertian, Islam tidak menyenangi orang yang meminta-minta," kata Ketua MUI Pusat, Umar Shihab, di Jakarta, Selasa (25/8).

Pengemis menjamur memasuki Ramadan ini. Pemandangan itu banyak menghiasi perempatan jalan di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Sebagian pengemis membawa serta keluarga, terutama bayi di bawah lima tahun. Di beberapa masjid besar seperti di Masjid Istiqlal, Jakarta, pengemis banyak berkeliaran.

Sebelum muncul fatwa MUI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan larangan mengemis, mengamen, atau mengasong dagangan sejak dua tahun silam. Pada Peraturan Daerah DKI Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum itu bahkan ditegaskan larangan membeli atau memberi kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Ancaman hukumannya adalah denda maksimal Rp 2 juta atau kurungan maksimal 60 hari.

Departemen Sosial mempunyai beberapa cara mengatasi masalah ini. "Departemen Sosial mempunyai suatu program untuk membawa mereka ke perumahan, memberikan pendidikan ketrampilan kepada mereka agar mereka tidak mengemis lagi," jelas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.

Fatwa haram mengemis diungkapkan Ketua MUI Sumenep, Syafraji, pada 12 Agustus silam. Keputusan ini sudah lama diumumkan tapi banyak yang tak peduli. Mengemis dinilai menghinakan diri sendiri dan merugikan orang lain. Menurut Syafraji, mengemis juga termasuk aktivitas bermalas-malasan yang dilarang Islam. MUI Sumenep sudah menyebarkan fatwa haram mengemis pada jajaran MUI di tiap kecamatan. Nantinya, fatwa itu akan disebar lagi pada tokoh agama dan masyarakat.

sumber : http://id.news.yahoo.com/lptn/20090825/tpl-mui-pusat-dukung-fatwa-haram-mengemi-9c562ac.html